Sistem Keuangan Sekolah

Pertemuan 3

Kamis 4 Maret 2010

Sistem Keuangan Sekolah

3 pihak yang bertanggungjawab terhadap pendidikan adalah :

▓ Pemerintah pusat

▓ Pemerintah daerah

▓ Masyarakat :

· sekolah swasta memungut biaya dari orang tua murid.

· sekolah negeri karena mendapat dana BOS dan BOP, masyarakat berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan dengan membeli seragam, alat tulis, buku dll.

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari :

Pemerintah pusat : memberikan dana BOS kepada sekolah, jumlahnya sama seluruh didaerah tetapi tergantung jumlah siswa.

Jumlah Dana BOS = Jumlah Siswa x Dana BOS/siswa

Dana BOS sendiri berasal dari APBN yang bersumber dari Pajak, Investasi, Pinjaman Luar Negeri, SDA. Selain itu pembiayaan juga dengan subsidi Blockgrant yang jumlahnya bervariasi disetiap sekolah.

Pemerintah daerah : memberikan dana BOP, yang jumlahnya bervariatif tiap daerah dan disesuaikan dengan jumlah siswa disetiap sekolah. BOP berasal dari APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Anggaran Umum, dll.

Masyarakat : membiayai peserta didik seperti SPP, uang pangkal, seragam, buku, ATK, transportasi. Pembiayaan dari masyarakat tidak dibukukan dalam keuangan sekolah.

Prinsip Perolehan Dana Pendidikan

Keadilan

® Jika ekonomi tinggi maka bantuan dana yang diberikan kecil

® Jika ekonomi rendah maka bantuan dana yang diberikan besar

Prinsip tersebut dimaksudkan agar semua warga Negara bisa mendapatkan akses pendidikan. Hal tersebut melatarbelakangi munculnya dana BOS.

Pemberian dana BOS ada ketentuannya, yaitu :

a. Jumlah dana BOS yang diberikan disesuaikan dengan jumlah siswa.

b. Dana BOS per siswa sama diseluruh wilayah Indonesia.

c. Sebelum sekolah menerima dana BOS berlaku ketentuan sebagai berikut :

o Jika biaya uang sekolah < dana BOS Þ sekolah gratis penuh

o Jika biaya uang sekolah = dana BOS Þ sekolah gratis penuh.

o Jika biaya uang sekolah > dana BOS Þ orang tua siswa membayar

Uang sekolah – BOS = ………?

o Sekolah/madrasah boleh menolak dan BOS, contoh ; sekolah Penabur, Al-Ahzar dll.

Kecukupan

Merupakan prinsip perolehan dana yang ideal, artinya :

Dana yang diterima = Biaya yang dikeluarkan

Oleh karena itu harus berdasarkan RAPBS, tapi faktanya dana yang diterima sekolah lebih kecil dari kebutuhan maka sekolah membuat skala prioritas pengeluaran yang berakibat adanya program yang dihilangkan.

Beberapa permasalahan yang terjadi pada prinsip kecukupan adalah :

· Tidak seluruhnya kebutuhan sekolah mendapatkan dana

· Adanya alokasi rigit

· Dana terlambat

Keberlanjutan

Terdapat 2 hal dalam prinsip perolehan dana keberlanjutan, yaitu :

Keberlanjutan program, maka program bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Misal : ada program yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun.

Keberlanjutan sarana, penggunaan dana BOS dan BOP disekolah negeri untuk program rehabilitasi sekolah seringkali terlambat, terutama didaerah. Lainnya halnya untuk sekolah swasta, dalam pengelolaannya lebih accountable karena menggunakan accounting penyusutan.

Prinsip pengelolaan Dana

Dalam pengelolaan dana pendidikan menganut prinsip sebagai berikut :

Keadilan

Alokasi dana kedaerah jangan semata-mat melihat jumlah penduduk, tapi dilihat dari segi kebutuhannya dengan memperhatikan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.

Dalam prakteknya boros, seharusnya tidak menghambur-hamburkan sumber daya.

Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Laporan dalam bukti fisik. Contoh, berupa foto-foto jika ada kegiatan, jika sarana terdapat barangnya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Bisa dipertanggungjawabkan dari segi alokasi, volume (besaran), dan realistis.